Mengevaluasi Kekerasan Aparat pada Mahasiswa

2 8 M a y 0 8

Salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini adalah Kerusuhan UNAS. Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu pagi, 24 Mei 2008 itu seakan menyambut keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Aksi unjuk rasa yang semula damai berubah menjadi tegang setelah polisi meminta para demonstran untuk berhenti berorasi karena masyarakat merasa terganggu untuk menunaikan shalat subuh. Namun, bukannya berhenti sejenak untuk menghormati orang yang shalat, para demonstran malah melempari aparat dengan batu, botol, dan bom molotov. Melihat situasi seperti itu, aparat pun mulai melakukan tindakan pengamanan yang sayangnya berubah menjadi penyerangan antar dua belah pihak.

Situasi yang terjadi di UNAS bukanlah yang pertama kali. Tepat 10 tahun yang lalu, gelombang unjuk rasa yang diikuti dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat juga terjadi. Peristiwa yang berbuntut panjang menjadi kasus HAM berat dan memakan korban jiwa tersebut telah menjadi catatan buruk aparat kepolisian di awal era reformasi. Namun, peristiwa berdarah itu tidak membuat unjuk rasa menjadi sesuatu yang ditakuti. Malahan, semakin banyak aksi-aksi lainnya digelar.

Lalu muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan kebanyakan aksi unjuk rasa berujung kepada kericuhan? Untuk bisa menjawabnya, kita harus memosisikan diri kita sebagai aparat dan juga mahasiswa sebagai aktor utama unjuk rasa.

Pertama, sebagai aparat. Tugas utama mereka adalah menjaga keamanan jalannya demonstrasi agar tetap berjalan tertib, aman, dan terkendali. Mereka dibebankan tanggung jawab yang sangat besar di lapangan. Tentu saja ada konsekuensi tersendiri pada aparat yang bersangkutan apabila gagal dalam menjaga keamanan jalannya demonstrasi. Memiliki beban seperti itu, aparat pun terkadang (belakangan malah sering) bertindak kasar dan membabi buta kepada para demonstran. Namun, apakah harus sampai memukul, menendang, atau bahkan menembaki (seperti pada tragedi trisakti)? Mungkin aparat yang berperilaku seperti itu adalah aparat yang tidak dapat menahan emosi atau bahkan sedang dalam kondisi tertekan (stress atau sakit). Positive thinking lah… ;D

Kedua, sebagai mahasiswa. Sebagai elemen masyarakat dan motor reformasi, mereka juga turut merasakan dampak dari keputusan-keputusan pemerintah. Seperti halnya rakyat lain, mahasiswa juga merasa keputusan pemerintah banyak yang tidak memihak rakyat. Seperti keputusan untuk menaikkan BBM, bisa dibayangkan akan betapa sulitnya kehidupan mereka mulai dari naiknya biaya transportasi, harga bahan kebutuhan pokok, dan naiknya biaya pendidikan. Dan sialnya lagi, hampir semua aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa tidak mampu mengubah keputusan pemerintah. Pemerintah tidak pernah menganulir keputusan-keputusannya (paling-paling hanya menunda).

Mungkin saja sesaat sebelum bentrokan terjadi, mahasiswa merasa terusik dengan “usiran” atau apapun namanya yang dilakukan oleh aparat. Ibaratnya: “lagi enak-enak demo kok malah diusir dan disuruh bubar?” namun sebaliknya aparat merasa aksi mereka sudah di luar toleransi sehingga sudah waktunya dibubarkan. Dan akhirnya terjadi kesalahpahaman sehingga berbuntut pada bentrokan.

Beberapa solusi yang mungkin untuk menyikapi keadaan ini adalah perlunya pembekalan mental dan penyuluhan moral kepada para aparat. Seperti yang telah kita ketahui, aparat juga adalah pekerja yang terkadang sedang mengalami masalah pribadi atau masalah lainnya. Pembekalan mental bisa berupa training, seperti ESQ atau training self-development lainnya sehingga mereka dibekali oleh kemampuan untuk mengendalikan diri dan emosi saat bertugas.

Untuk mahasiswa, sebagai manusia yang sedang mengalami “pergolakan” mental dan emosi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Inilah saatnya untuk mengamalkan mata kuliah seperti Kewarganegaraan atau Kewiraan. Banyak nilai-nilai yang bisa diamalkan di kedua mata kuliah itu, dan memang itu tujuan utamanya. Jadi, jangan hanya dihafal dan asal dipakai untuk mendapatkan nilai ujian saja.

Leave a Comment


This will not be published